Jumat, Maret 27, 2009

Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi

Segenap Jajaran Management PT.Jamsostek (persero) Kantor Cabang Sukabumi dan Administrator Blog Jamsostek Sukabumi, Mengucapkan :
" Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1931 H " bagi yang merayakan.

Jamsostek Membuat Pekerja Aman dan Nyaman

(Sinar Pagi, 18 Maret 2009) - Saat ini sebagian besar pekerja di Indonesia didominasi oleh pekerja disektor informal. Sayangnya, jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) disektor informal masih terbilang minim. Padahal untuk mendapatkan rasa tenang, aman dan nyaman dalam berusaha para pekerja disektor informal itu membutuhkan perlindungan Jamsostek.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), dari 97 juta pekerja di Indonesia, tercatat sekitar 63 juta orang merupakan pekerja informal. Sayangnya, jumlah pekerja informal atau tenaga kerja diluar hubungan kerja yang tercatat sebagai peserta Jamsostek selama 2008 baru mencapai 223.994 orang.

Demikian diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno yang diwakili Dirjen PHI dan Jamsos Depnakertrans ketika membuka kegiatan sosial perlidungan dan jaminan sosial bagi pekerja informal pada komunitas sekolah diseluruh Indonesia di Jakarta Barat, Jumat (6/2).

Menurut Erman Suparno, untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal. Depnakertrans dan PT Jamsostek akan senantiasa menyosialisasikan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 24 tahun 2006 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja.

Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta Jamsostek, maka para pekerja informal dapat menikmati perlindungan jaminan sosial yang selama ini sering kali kurang mendapat perhatian dari pekerja informal. Jamsostek yang tersedia adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Disela-sela kegiatan ini, Menakertrans berkenan memberikan kartu kepesertaan Jamsostek untuk pekerja informal atau tenaga kerja diluar hubungan kerja serta memberikan penghargaan khusus kepada pengolaan kantin jujur, sehat, dan sejahtera (KAJUSERA) tingkat Nasional.

Rabu, Maret 18, 2009

Tumbang, Satu Peserta Mogok Makan di Sukabumi


SUKABUMI, KAMISSatu dari enam buruh PT Davomas Abadi Tbk yang menggelar mogok makan di depan pabrik di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jabar, akhirnya tumbang pada Kamis (5/3).Kini tinggal lima buruh yang masih meneruskan mogok makan dan mogok bicara. Buruh yang tak bisa melanjutkan mogok makan adalah Rudi. Kondisi Rudi melemah karena sedang mengalami luka di kaki akibat jatuh sebelum aksi mogok makan.Rudi sempat dibawa ke Puskesmas Cikembar dan mendapatkan perawatan. Kondisi Rudi yang sehari-hari bekerja di bagian permesinan berangsur-angsur membaik. Lima buruh yang masih melanjutkan aksi mogok makan adalah Maman, Hendra, Yana, Dadan (divisi pabrikasi), dan Agus (divisi elektrik).Koordinator aksi, Hanang Krisdiyanto, mengatakan, para buruh masih menunggu hasil pertemuan antara perwakilan buruh dan manajemen di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi. "Kalau pertemuan hari ini gagal menghasilkan solusi, 50 lebih buruh lainnya menyatakan kesiapannya untuk ikut mogok makan," kata Hanang.Pertemuan di Disnakertrans Kabupaten Sukabumi yang digelar sejak pagi belum menghasilkan kesepakatan. Perwakilan manajemen, Zanibar Eddy, enggan memberikan pernyataan ketika jeda pertemuan.Aksi mogok makan buruh dipicu karena mereka dilarang masuk kerja sejak 19 Februari 2009. Pasalnya, mereka tak bersedia menandatangani surat yang berisi empat butir pernyataan yang dinilai bias dan menjebak buruh untuk dijadikan karyawan kontrak. Upaya negosiasi sejak pelarangan kerja belum membuahkan hasil. (Laporan wartawan KOMPAS Agustinus Handoko)

Rabu, Maret 04, 2009

Hindari Kerugian Pekerja Iuran Perusahaan Diterbitkan

(Suara Karya , 2 Maret 2009)
PT Jamsostek Kantor Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) dan kejaksaan tinggi provinsi Banten menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 3 tahun 1992. penandatanganan dilakukan di kantor PT Jamsostek Kanwil IV Bandung, Jumat (27/2).
Hadir pada acara ini Direktur umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT Jamsostek (Persero) Djoko Sungkono, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Banten Dondi K Sudirman beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Provinsi Banten, Kepala PT Jamsostek (Persero) Kanwil IV Suwardi Dullah, beserta seluruh kepala kantor cabang PT Jamsostek diBanten dan Jawa Barat. Demikian terungkap dalam siaran pers Humas PT Jamsostek yang diterima di Jakarta kemarin.
Menurut Djoko Sungkono, tujuan penanda tanganan MOU ini adalah untuk menyelesaikan piutang iuran kepesertaan Jamsostek. Saat ini banyak perusahaan di Banten dan Jawa barat yang menghentikan pembayaran (menunggak) iuran kepesertaan Jamsostek. Jika dibiarkan, maka hanya akan merugikan tenaga kerja pada saatnya mengalami risiko sakit, berhenti bekerja, pensiun atau mengalami kematian.
Dalam hal ini, sebagai pengacara negara, kejaksaaan memiliki fungsi dan wewenang dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Sebagaimana diatur dalam undang-undang no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, maka kejaksaan melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum,dan pelayanan hukum. Fungsi dan wewenang ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program Jamsostek di Indonesia.
Jumlah piutang iuran perusahaan kanwil IV hingga januari 2009 mencapai 350,1 miliar. Khusus untuk seluruh kantor cabang PT Jamsostek di Provinsi Banten, yang meliputi kantor cabang Tanggerang I-V dan Serang, piutang iuran mencapai Rp 90,1 miliar. "Kami berharap MOU dapat dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing pihak," kata Djoko.
Dia lantas meminta agar seluruh pemimpin dan karyawan Jamsostek di Kanwil dan Kacab berperan aktif melakukan pembinaan, komunikasi dan melaksanakan petunjuk pelaksanaan yang ada agar piutang bisa terselesaikan dengan baik. "Kita berharap tidak akan ada piutang baru dari perusahaan lain. Tujuan MOU ini adalah meningkatkan kepatuhan perusahaan dan memastikan pemenuhan hak kerja," tuturnya.
Hingga Januari 2009, perusahaan yang aktif di Banten dan Jabar yang menjadi peserta aktif mencapai 15.661 perusahaan dan non aktif sebanyak 7890 perusahaan. Sementara itu, pekerja yang menjadi peserta aktif mencapai 2,1 juta orang dan non aktif 4,15 juta orang. "Sosialisasi dan komunikasi yang intensif dengan pihak perusahaan dan perwakilan pekerja akan terus ditingkatkan," ujarnya.

Selasa, Maret 03, 2009

122 BUMN/D Belum Ikut Jamsostek

Tuesday, February 24th, 2009
(Investor Daily, Senin, 23 Pebruari 2009) -

Menakertrans Erman Suparno mengirim surat kepada Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil untuk kedua kalinya agar Sofyan menegur 122 BUMN/D yang belum mengikutsertakan pekerjanya kedalam proram Jamsostek.

"Saya sudah mengirim surat ke Menneg BUMN untuk kedua kalinya, agar menegur BUMN yang belum menjadi peserta Jamsostek," kata dia seusai membuka rapat koordinasi teknis antara Depnakertrans dengan jajaran PT Jamsostek di Jakarta seperti di kutip Antara, akhir pekan lalu.

Di sisi lain, Erman yang didampingi Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga meminta manajemen Jamsostek untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (pekerja dan apengusaha yang menjadi peserta).

Peraturan perundangan menyatakan, menjadi peserta Jamsostek adalah hak pekerja yang harus dipenuhi oleh tiap pengusaha yang membayar total upah Rp 1 juta per bulan atau mempekerjakan 10 orang. Dengan upah minimum rata-rata nasional sebesar Rp 650 ribu per bulan, suatu perusahaan yang mempekerjakan dua orang saja sudah wajib menjadi peserta Jamsostek.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kepesertaan program Jamsostek, Erman mengatakan, pemerintah akan mencanangkan Gerakan Nasional Kepatuhan Kepesertaan Program Jamsostek (GNK2PJ) yang akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Penegakan Hukum.

Pencanangan gerakan itu bertujuan untuk menyadarkan perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menjadi peserta Jamsostek. Terkait hal ini, Hotbonar mengatakan, manajemen Jamsotek akan segera berkoordinasi denga Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Depnakertrans dan memerintahkan kepala kantor Wilayah Jamasostek untuk meningkatkan kerjasama dengan dinas tenaga kerja setempat.
Dia mengungkapkan, saat ini masih banyak kasus-kasus yang merugikan pekerja, karena tidak terlindungi program Jamsostek. Kondisi itu sering terungkap ketika pekerja terkena musibah atau terkene pemutusan hubungan kerja (PHK).